UU yang Beri Celah Virus Berbahaya

PADA dekade 1960-an, wabah virus PMK (penyakit mulut dan kuku) atau Aphthae epizooticae pernah melanda Indonesia. Virus yang dikenal juga sebagai virus FMD {foot and mouth disease) ini sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Amat jarang manusia tertular PMK, di mana korban umumnya para peneliti di laboratorium virus yang mengalami kecelakaan kerja. Virus PMK hanya menyerang ternak ruminansia, yaitu sapi, kerbau, kambing, dan hewan memamah biak lainnya. Hewan yang terjangkiti akan kesulitan makan selama beberapa hari, lalu mati.

Virus yang tergolong famili Pi-cornaviridae ini macamnya ada tujuh serotipe, yaitu O, A, C, SAT 1 sampai 3, dan Asia 1. Yang pernah menyerang Indonesia termasuk serotipe O. Penyebaran virus PMK sangat cepat melalui udara atau terbawa oleh alat-alat pertanian, pakaian, dan semacamnya.cAkibatnya, tentu saja kerugian ekonomi yang luar biasa bagi bisnis peternakan. Juga bagi masyarakat pada umumnya karena harga daging sapi bakal meroket karena produksi daging jadi sangat berkurang. Satu-satunya cara menanggulanginya adalah vaksinasi. Ketika virus PMK menyerang Indonesia, negara tetangga kita, Australia, sangat terancam. Peternakan merupakan sumber ekonomi utama bagi mereka. Jumlah sapi di sana lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Jumlah temak lain seperti domba jauh lebih banyak lagi, berkali-kali lipat jumlah manusianya.

Sangat mungkin virus dari Indonesia menyebar ke sana, lalu menimbulkan kebangkrutan parah. Untuk mencegahnya, pemerintah Australia pun bertekad memerangi virus PMK di Indonesia. Caranya dengan mengucurkan dana jutaan dolar dari Colombo Plan agar Indonesia bisa membuat vaksin untuk virus PMK. Dari dana tersebut, berdirilah kompleks Pusat Veterinaria Farma (Pusvetma) di Wonocolo, Surabaya. Saya jadi karyawan di sana pada saat itu. Saya dikirim untuk memperoleh pelatihan kultur jaringan (tissue culture) di Commonwealth Serum Laboratories (CSL), Melbourne, Australia, pada 1977.

Disusul dengan pelatihan produksi vaksin virus PMK di Ani-mal Virus Research Institute (AVRI) Pirbright, Surrey, Inggris, setahun kemudian. Berkat dukungan dana dan pelatihan dari pemerintah Australia tersebut, negara kita kemudian dinyatakan bebas dari virus PMK. Wabah virus PMK masih bisa terjadi lagi. Sayangnya, teknologi pembuatan vaksin tiga puluhan tahun silam tidak berlaku lagi sekarang. Dulu, metodenya meliputi pembiakan virus PMK dalam jumlah ribuan liter, yang berarti ada kemungkinan terlepas (escape) dan menjangkiti lingkungan.

Risiko tersebut kini dianggap terlalu tinggi. Sebagai gantinya, standar pembuatan virus PMK zaman sekarang adalah menggunakan protein rekombinan. Tapi, biaya metode baru ini jauh lebih mahal. Karena itu, apa pun yang terjadi, pemerintah wajib menutup semua celah masuknya kembali virus PMK ke Indonesia. Bukan hanya untuk melindungi para peternak Indonesia dan stabilitas harga daging di Indonesia, tapi juga karena kita berutang budi kepada Australia. Jika PMK sampai mewabah kembali, segala usaha pada dekade 1970-an dan 1980-an di atas akan sia-sia.

Kini, Indonesia punya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. UU baru tersebut memperbolehkan impor daging dan temak berbasis zona, yang berarti meliputi juga negara-negara yang belum dinyatakan bebas virus PMK. Berbeda dengan aturan terdahulu yang lebih selektif karena izin impornya berbasis negara-negara. Keruan saja, UU yang berpotensi bahaya ini diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

MK ternyata memutuskan untuk tidak membatalkan UU tersebut, melainkan hanya memberikan persyaratan yang agak lebih ketat. Impor dari negara rentan PMK masih boleh dilakukan asalkan kondisinya darurat. Putusan kontroversial ini berujung ditahannya Patrialis Akbar, salah satu hakim MK, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tempo hari. Dia diduga menerima suap berkaitan dengan uji materi tersebut.

Di samping kasus suap hakim MK tersebut, yang tak kalah memprihatinkannya adalah masih terancamnya Indonesia oleh virus PMK. Bisa jadi, impor daging berbahaya akan dilakukan hanya demi menurunkan harga daging sapi. Padahal, bahaya yang dibawanya sangat mungkin menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar daripada keuntungan yang diharapkan. Karena itu, pemerintah perlu tegas dan bijaksana menyikapi putusan MK tersebut. Meski ada celah kondisi darurat, pemerintah jangan sampai mengizinkan impor daging dan temak dari negara-negara yang belum dinyatakan bebas virus PMK. Lebih bijak membeli hanya dari negara-negara yang produknya lebih aman, meski harganya agak lebih mahal.

Ancaman virus PMK dengan penyebaran lewat udaranya sama sekali tidak boleh diremehkan. Bayangkan jika Indonesia sampai kembali terkena, lalu kali ini menular ke Australia. Bukan hanya Australia yang akan celaka. Dengan sangat banyaknya hewan temak di negara tetangga kita tersebut, apa pun usaha Itita nanti, nyaris mustahil Indonesia akan bisa bebas lagi dari virus PMK. Begitulah malapetaka yang sekarang harus kita cegah.

Guru besar patologi klinik Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *